PENDAFTARAN KETUA UMUM MASA BAKTI 2024-2029
Asosiasi Profesi Konsultan Hukum Bisnis Indonesia (“APKHBI”) membuka pendaftaran Bakal Calon (Bacalon) Ketua Umum BPP APKHBI masa bakti 2024-2029.
Untuk menjadi Bacalon Ketua Umum BPP APKHBI, seseorang harus:
- Memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
a. Memenuhi persyaratan umum bagi calon Pengurus, sesuai anggaran dasar APKHBI;
b. pernah atau sedang menjadi fungsionaris BPP atau BPH yang memiliki masa kepengurusan 1 (satu) periode penuh;
c. bersedia bertempat tinggal di tempat kedudukan BPP APKHBI;
d. telah mendaftarkan diri sebagai Bacalon Ketua Umum BPP APKHBI secara tertulis selambat-lambatnya 4 (empat) hari sebelum pelaksanaan MUNAS I APKHBI dan melengkapi seluruh dokumen persyaratan sebagai berikut
(i) Surat Pernyataan Bacalon Ketua Umum BPP APKHBI;
(ii) Surat Pernyataan Tidak Pernah Dihukum Tindak Pidana Kejahatan;
(iii) Pas foto ukuran 4×6;
(iv) Scan KTP,
(dokumen (i) dan (ii) dapat diunduh melalui tautan : (https://drive.google.com/drive/folders/1Q0a8u8HwAWP6kCSktPLNP_6PF0XDn3k6? usp=sharing)
e. wajib mematuhi norma dan etika berorganisasi,
f. Menyandang gelar sertifikasi profesi yang dikeluarkan lembaga yang terafiliasi dengan APKHBI
2. mendaftarkan diri melalui tautan form pendaftaran Bacalon Ketua Umum BPP APKHBI : (https://forms.gle/s8jBFTfJ26H4rbn77)
Pendaftaran Bacalon Ketua Umum BPP APKHBI
Batas waktu pendaftaran selambat-lambatnya pada tanggal 1 Juli 2024, jam 17.00 WIB.
Verifikasi data/dokumen Bacalon Ketua Umum BPP APKHBI
Selambat-lambatnya pada tanggal 2 Juli 2024
Pemberitahuan hasil verifikasi Bacalon Ketua Umum BPP APKHBI dan penetapan Calon Ketua Umum BPP APKHBI
Selambat-lambatnya pada tanggal 3 Juli 2024
Kampanye
Berlangsung sejak pemberitahuan hasil verifikasi Bakal Calon Ketua Umum hingga saat penyelenggaraan MUNAS I.
Pemilihan Ketua Umum BPP APKHBI
Pada tanggal 5 Juli 2024 dalam MUNAS I APKHBI.
Demikian kami sampaikan. Kami ucapkan terima kasih atas perhatian Rekan-Rekan anggota APKHBI.
Jakarta, 25 Juni 2024
PANITIA PENGARAH MUNAS I APKHBI
ttd
Camelia, S.H., M.H. Sheila Thomasyadi, S.H., M.Kn.
Ketua Sekretaris
Latest Articles
Dasar Hukum Pengaturan Penggunaan QRIS
Dewasa ini masyarakat sudah tidak asing lagi dengan integrasi penggunaan teknologi dalam kehidupan sehari-hari. Begitu banyak kegiatan konvensional yang kini [...]
Prinsip Majority Rule Minority Protection Bagi Pemegang Saham Minoritas
Tidak heran jika dalam suatu Perseroan Terbatas, kepentingan antara pemegang saham mayoritas dengan pemegang saham minoritas dalam urusan perseroan seringkali [...]
Apa Saja Syarat Formil Putusan Perdamaian?
Putusan Perdamaian (acta van dading) pada dasarnya sama dengan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dan memiliki kekuatan eksekutorial Dalam [...]
Perlindungan Hukum Bagi Direksi Perseroan Terbatas Melalui Doktrin Business Judgement Rule
Pada hakikatnya, Direksi adalah organ yang oleh undang-undang diberikan hak dan kewajiban untuk melaksanakan kegiatan pengurusan untuk dan atas nama [...]
Aspek Hukum Perdata Dari Performing Right Hak Cipta Lagu Atau Musik
Lagu atau musik yang kita dengar sehari-hari merupakan suatu karya cipta yang memiliki daya jual, oleh karena itu pihak pembuat [...]
